Paragraf 13 Kepariwisataan Pasal 67 ayat 4 menyebutkan bahwa Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5 

ayat 1 : Sertifikasi Usaha Pariwisata dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata secara transparan, Obyektif, kredibel, dan akuntabel

ayat 2 : Pelaku Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada LSU Bidang Pariwisata secara sukarela melalui daring atau luring dengan mengacu pada Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah

ayat 3 : Pelaku Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi mengajukan permohonan Sertifikasi Uasa Pariwisata secara daring atau luring mengacu pada Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi